Admin
Zonaindonesiaworld.com, Jakarta – Kalimat manis yang bertebaran di baliho, spanduk, dan pidato pejabat, seolah negeri ini sudah berada di puncak kemakmuran. Namun, mari kita tengok sejenak ke balik tirai perayaan. (29/08/2025)
Di tengah gegap gempita pesta kemerdekaan, rakyat kecil justru disuguhi “kado” kenaikan pajak dan tarif yang membuat dompet semakin sesak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati naik 250%, di Cirebon bahkan tembus 1.000%. Sungguh, angka yang hanya bisa ditandingi dalam mimpi indah para pejabat pajak. Belum lagi tagihan listrik, air, BPJS, hingga biaya perpanjangan SIM yang ikut-ikutan naik, seakan-akan rakyat hanyalah ATM berjalan yang bisa ditekan sesuka hati.
Sementara rakyat mengencangkan ikat pinggang, para wakil di Senayan masih bisa bernapas lega dengan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. “Hanya sampai Oktober,” kata pimpinan DPR, seolah rakyat harus berterima kasih atas kemurahan hati itu. Ironisnya, di jalanan, suara rakyat kerap dibungkam dengan kekerasan. Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas dilindas rantis Brimob saat demo menolak kenaikan tunjangan DPR. Pemeriksaan terhadap tujuh polisi dilakukan, permintaan maaf disampaikan, tapi apakah itu cukup untuk menebus hilangnya satu nyawa dan luka kolektif yang tertinggal?
Presiden Prabowo, seusai upacara HUT RI yang khidmat, menyampaikan belasungkawa lewat akun X. Beliau menyayangkan insiden tersebut dan menyinggung soal aksi anarkis. Pertanyaannya: cukupkah kata-kata di media sosial untuk menjawab perasaan rakyat yang kian tercekik oleh kenaikan tarif demi tarif? Rakyat seperti ayam yang satu per satu bulunya dicabuti, sementara suaranya ditenggelamkan oleh sirene dan gas air mata.
Di tengah semua itu, ke mana suara para pemuka agama? Sunyi. Seolah panggung keadilan bukan lagi bagian dari dakwah, kecuali sekadar khotbah tentang sabar dan ikhlas—dua kata yang tampaknya lebih sering diarahkan kepada rakyat daripada kepada para penguasa.
Apa yang seharusnya dilakukan?
Pertama, pemerintah perlu berhenti menjadikan pajak sebagai solusi instan menambal anggaran. Transparansi pengelolaan BUMD bisa jadi opsi yang lebih sehat. Kedua, arogan seperti Bupati Pati yang menantang rakyat dengan angka 50 ribu demonstran bukanlah teladan kepemimpinan, apalagi ketika akhirnya mundur teratur setelah desakan massa. Ketiga, aparat harus lebih mengedepankan dialog ketimbang kekerasan; nyawa rakyat tidak pernah boleh sekadar angka. Keempat, rakyat harus dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidupnya, bukan hanya jadi obyek dalam rapat-rapat tertutup.
Dan terakhir, para pemuka agama seyogianya kembali pada peran hakikinya: menyuarakan keadilan, bukan hanya menyodorkan sabun colek kesabaran. Sebab jika semua pihak terus bungkam, amarah rakyat bisa menjelma menjadi gelombang yang jauh lebih besar daripada sekadar unjuk rasa.
Indonesia Maju tidak boleh berhenti sebagai hiasan kata di baliho. Ia harus hadir nyata dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat. Jika tidak, HUT RI ke-80 hanya akan tercatat sebagai pesta slogan, sementara rakyat semakin kehilangan daya.
Penulis: Saeed Kamyabi
