Admin
Zonaindonesiaworld.com, Jakarta – Hubungan antara rakyat, mahasiswa, dan pemerintah merupakan dinamika yang wajar dalam kehidupan bernegara. Namun, ketika akumulasi kekecewaan meluap dalam bentuk tindakan yang destruktif, hal itu menjadi tanda adanya persoalan serius yang perlu direspons secara bijaksana dan kolaboratif.
Tulisan ini mencoba menelusuri akar permasalahan, langkah-langkah penanganan, serta peran strategis berbagai elemen bangsa — termasuk lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat — dalam mencari jalan keluar yang konstruktif.
A. Latar Belakang Kemarahan Rakyat dan Mahasiswa
Kemarahan tidak hadir begitu saja, melainkan hasil akumulasi dari berbagai faktor:
Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Kesenjangan yang Mencolok: Perbedaan antara kaya dan miskin yang semakin terlihat memicu rasa frustrasi.
Kesulitan Ekonomi: Kemiskinan, pengangguran, dan sulitnya memperoleh pekerjaan layak terutama bagi generasi muda menjadi sumber keresahan nyata.
Kebijakan yang Membebani: Kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif listrik, atau BBM sering dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Praktik korupsi yang masif, tanpa sanksi tegas, menimbulkan persepsi bahwa negara lebih berpihak pada segelintir elite dibanding rakyat banyak.
Minimnya Partisipasi dan Keterbukaan
Kebijakan yang lahir tanpa dialog memadai membuat publik merasa tidak dilibatkan. Mahasiswa, sebagai bagian dari civil society, merasa terpanggil untuk menyuarakan hal ini.
Pelanggaran HAM dan Rasa Tidak Aman
Kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung tuntas memperlemah kepercayaan. Ditambah rasa tidak aman akibat kriminalitas maupun tindakan aparat yang dianggap berlebihan.
B. Mengapa Aksi Bisa Berujung Anarkis
Tindakan anarkis biasanya bukan tujuan utama demonstrasi, melainkan akibat dari:
Frustrasi karena merasa jalur dialog buntu.
Adanya provokasi pihak tertentu.
Respons aparat yang dianggap berlebihan.
Dinamika kerumunan yang membuat individu larut dalam emosi kolektif.
C. Tindakan Tegas yang Bijak dari Pemerintah
“Tegas” sebaiknya dipahami bukan sekadar keras, tetapi menyentuh akar masalah:
Penegakan Hukum yang Adil
Mengadili perusuh maupun provokator dengan transparan.
Menindak aparat yang melakukan kekerasan di luar kewajaran.
Pemberantasan Korupsi
Memperkuat lembaga antikorupsi dan menuntaskan kasus besar yang meruntuhkan kepercayaan rakyat.
Kebijakan Pro-Rakyat
Mengutamakan perlindungan kelompok rentan, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta merancang kebijakan yang memberdayakan.
Transparansi dan Komunikasi Publik
Menyampaikan informasi dengan jelas, terbuka, dan proaktif. Fakta yang jernih dapat melawan disinformasi.
D. Sikap Konstruktif dari Rakyat
Menyampaikan kritik dengan cara santun dan demokratis.
Mengawasi kinerja pemerintah melalui media dan masyarakat sipil.
Berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun forum publik.
Menolak cara-cara anarkis yang merugikan perjuangan itu sendiri.
E. Peran Organisasi Masyarakat (Contoh HMNI)
Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) dapat menjadi teladan bagaimana solusi konkret lahir dari masyarakat:
Mengadakan pelatihan kerja maritim untuk pemuda.
Memberdayakan ekonomi pesisir melalui pengolahan hasil laut.
Menjadi jembatan antara nelayan dan investor.
Menyuarakan aspirasi nelayan agar kebijakan tepat sasaran.
F. Dakwah dan Peran Pemuka Agama
Menanamkan nilai etika, kejujuran, dan keadilan.
Menjadi penyejuk suasana serta penyeru perdamaian.
Memberikan kritik konstruktif dengan bijak.
Memberi pendidikan politik umat secara sehat.
G. Peran Rumah Ibadah
Menjadi ruang netral untuk dialog lintas pihak.
Menyalurkan bantuan sosial untuk mengurangi beban masyarakat.
Menjaga persatuan antarumat dan mencegah konflik SARA.
Memberikan ketenangan spiritual bagi masyarakat.
Kemarahan publik sejatinya adalah alarm bagi pemerintah untuk lebih peka dan terbuka. Aksi anarkis hanyalah gejala dari persoalan komunikasi yang kurang sehat dan akar masalah yang belum tersentuh. Pemerintah perlu berani berbenah, sementara rakyat tetap menyuarakan aspirasinya dengan cara damai.
Organisasi masyarakat, tokoh agama, dan rumah ibadah bisa menjadi mitra penting dalam menciptakan solusi. Bila semua pihak bergerak bersama dengan semangat keadilan dan persatuan, maka cita-cita Indonesia yang adil, sejahtera, dan damai akan semakin mendekati kenyataan.
Penulis: Saeed Kamyabi
