Admin
Zonaindonesiaworld.com, Tangerang – Di sebuah kabupaten fiktif bernama Sukamundur, kisah korupsi berawal dari dinamika kekuasaan dan godaan yang menyelimuti jabatan publik. Pak Bundur, bupati baru yang awalnya dikenal idealis, lambat laun terseret dalam arus sistem yang sudah lama mengakar.
Awal Mula Korupsi
Korupsi di Sukamundur tumbuh dari tradisi “sogokan kecil” yang dianggap wajar. Saat awal menjabat, Pak Bundur mendapat tekanan politik: partai pendukung menagih biaya kampanye, sementara DPRD dan kepala dinas meminta “koordinasi” agar pemerintahan berjalan mulus. Koordinasi itu sering kali berupa amplop atau pembagian keuntungan proyek.
Seiring waktu, praktik ini menjadi sistemik. Pejabat menjaga loyalitas bawahan dengan jatah proyek, kontraktor membeli akses dengan suap, dan kebiasaan ini diwariskan dari rezim ke rezim, hingga sulit dihentikan.
Proyek dan Celah Korupsi
Proyek adalah kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD atau APBN, misalnya pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, atau pengadaan alat kesehatan. Nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, sehingga rawan disalahgunakan.
Untuk mendapat proyek, kontraktor biasanya:
1. Melobi pejabat demi informasi rencana proyek, sering dengan imbalan awal.
2. Menyiapkan dokumen fiktif agar lolos syarat tender.
3. Memanfaatkan jaringan politik, terutama kedekatan dengan kepala daerah atau partai.
Manipulasi Tender
Meski tender diatur Perpres, praktik di lapangan sering dimanipulasi melalui:
Pengaturan spesifikasi teknis agar hanya kontraktor tertentu yang bisa menang.
Arahkan pemenang oleh pejabat atau panitia tender.
Komitmen fee, di mana kontraktor terpilih wajib memberi setoran setelah kontrak diteken.
Umumnya, fee berkisar 5–20% dari nilai proyek, ditambah hadiah berupa mobil, liburan, hingga properti. Bila kontraktor menolak, proyek bisa dipersulit, pembayaran ditunda, atau mereka dikucilkan dari proyek berikutnya.
Mengapa Pejabat Korupsi?
Ada beberapa faktor utama:
1. Tekanan politik: biaya kampanye yang tinggi mendorong pejabat mencari “balik modal”.
2. Gaya hidup: ekspektasi sosial dan keinginan hidup mewah melebihi gaji resmi.
3. Budaya sistemik: korupsi dianggap hal biasa dalam lingkaran birokrasi.
4. Lemahnya pengawasan: rendahnya risiko hukum membuat korupsi terasa aman.
Padahal, gaji dan tunjangan pejabat sudah cukup besar. Namun, keserakahan, utang politik, dan tekanan sosial sering menjadi pemicu utama.
Apakah Pelatihan Cukup Mencegah Korupsi?
Pelatihan retreat sebelum menjabat sering kali tidak efektif karena:
Materinya terlalu umum, tidak spesifik membahas risiko korupsi.
Sifatnya sesaat, tanpa tindak lanjut.
Tidak menyentuh akar persoalan sistem.
Pelatihan yang Dibutuhkan
Agar efektif, pelatihan harus menekankan:
1. Pendidikan antikorupsi melalui studi kasus nyata.
2. Manajemen keuangan publik berbasis transparansi.
3. Simulasi integritas, melatih pejabat menghadapi godaan suap.
4. Pemanfaatan teknologi seperti e-procurement dan e-audit.
5. Penguatan etika dan spiritualitas, disertai konteks praktis, misalnya hadits Rasulullah SAW: “Allah melaknat penyuap dan yang disuap” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah).
Solusi MQG: Moral, Quality, Governance
Untuk menekan korupsi, dibutuhkan pendekatan menyeluruh:
1. Moral
Pendidikan nilai antikorupsi sejak dini.
Pemimpin teladan dengan gaya hidup sederhana.
Dakwah yang relevan, mengaitkan nilai agama dengan kasus nyata.
2. Quality
Seleksi pejabat berbasis integritas.
Pelatihan antikorupsi berkelanjutan.
Meritokrasi dalam promosi jabatan.
3. Governance
Transparansi melalui e-procurement dan digitalisasi anggaran.
Pengawasan real-time oleh KPK, BPK, dan inspektorat.
Sanksi tegas, termasuk penyitaan aset koruptor.
Perlindungan whistleblower.
Pemanfaatan teknologi blockchain untuk meminimalisir manipulasi dana publik.
Penutup
Akhirnya, Pak Bundur terseret operasi tangkap tangan KPK. Penyesalan datang terlambat, namun kisah ini menggambarkan bahwa korupsi bukan sekadar soal individu, melainkan sistem yang membiarkannya tumbuh.
Dengan penerapan konsep Moral, Quality, Governance (MQG), diharapkan lahir daerah-daerah yang bersih, pejabat berintegritas, sistem transparan, dan masyarakat aktif mengawasi. Insya Allah, perubahan itu mungkin diwujudkan.
Saeed Kamyabi
Founder MQG Training
081385817649
