Admin
Oleh: Saeed Kamyabi, Media HMNI
Zonaindonesiaworld.com, Tangerang – Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada dan kekayaan laut yang melimpah. Namun, di balik keindahan dan potensi tersebut, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan akses modal yang lemah. (30/10/2025)
Tulisan ini terinspirasi dari gagasan Abdul Halim Said, Kepala Bidang Kemaritiman dan Pulau-Pulau DPP HMNI (Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia), yang menekankan pentingnya kebijakan nyata untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Lautan Kita, Harta Karun yang Belum Tergali Maksimal
Indonesia adalah surga maritim dengan potensi besar di berbagai sektor:
1. Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut
Indonesia menempati posisi kedua dunia sebagai produsen perikanan tangkap, dengan potensi lestari mencapai 12,54 juta ton per tahun. Namun, baru sekitar 80% potensi ini dimanfaatkan.
Budidaya ikan kerapu, rumput laut, dan udang menawarkan peluang ekspor bernilai tinggi jika dikelola dengan teknologi modern.
2. Wisata Bahari dan Ekowisata
Kawasan seperti Raja Ampat, Wakatobi, dan Derawan menjadi ikon wisata laut dunia. Ribuan pulau kecil memiliki potensi besar untuk ekowisata mangrove, diving, dan konservasi alam yang berkelanjutan.
3. Bioteknologi Kelautan
Laut Indonesia adalah laboratorium alam dengan keanekaragaman hayati luar biasa. Teripang, sponge, dan alga berpotensi diolah menjadi produk kosmetik, farmasi, dan suplemen kesehatan.
4. Industri Garam Nasional
Ironinya, meski memiliki garis pantai panjang, Indonesia masih mengimpor 2,8 juta ton garam industri (2023). Padahal, dengan 26.000 hektar lahan garam rakyat, potensi produksi bisa mencapai 120–200 ton per hektar per tahun bila dikelola dengan teknologi modern.
Mengapa Potensi Besar Ini Belum Membawa Kemakmuran?
Beberapa faktor utama yang masih menjadi penghambat di lapangan antara lain:
1. Kualitas SDM Rendah
Pendidikan dan pelatihan teknologi kelautan masih terbatas. Nelayan banyak bergantung pada cara tradisional yang kurang efisien.
2. Infrastruktur Pesisir Minim
Ketiadaan dermaga, cold storage, pabrik es, jalan akses, dan listrik menyebabkan hasil tangkapan sering terbuang sia-sia.
3. Regulasi Rumit dan Tumpang Tindih
Prosedur izin usaha yang berbelit dan kebijakan alat tangkap yang tidak seragam menimbulkan ketidakpastian bagi nelayan kecil.
4. Akses Modal Sulit
Bank masih menganggap nelayan berisiko tinggi. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun sering tidak tepat sasaran.
5. Rantai Pasok Lemah
Nelayan masih terjebak budaya “jual mentah” kepada tengkulak dengan harga rendah karena minimnya akses pasar langsung.
Siapa Bertanggung Jawab Mengangkat SDM Maritim?
Tanggung jawab utama berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun sinergi dengan Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah sangat penting.
Sayangnya, banyak program pelatihan nelayan tidak tepat sasaran — bersifat seremonial, tidak berkelanjutan, bahkan rawan penyalahgunaan anggaran.
Solusi Konkret untuk Kebangkitan Pesisir Indonesia
1. Revolusi Pendidikan dan Pelatihan Maritim
Fokus pada pelatihan keterampilan praktis seperti teknik budidaya modern, pengolahan hasil laut, pemasaran digital, dan manajemen usaha nelayan.
2. Pembangunan Infrastruktur Terpadu
Bangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil terluar lengkap dengan dermaga, cold storage, dan unit pengolahan ikan.
3. Reformasi Regulasi dan Perlindungan Nelayan Kecil
Terapkan sistem perizinan digital (OSS) dan berikan insentif bagi nelayan ramah lingkungan.
4. Akses Permodalan dan Koperasi Pesisir
Dorong BUMDes pesisir dan koperasi nelayan sebagai lembaga keuangan mikro. Ciptakan skema kredit lunak dengan bunga rendah untuk nelayan produktif.
5. Industrialisasi Garam Nasional
Implementasikan Cetak Biru Industri Garam dengan teknologi geoisolator dan greenhouse, serta bangun pabrik pemurnian garam di sentra produksi.
6. Digitalisasi dan Akses Pasar Global
Bangun sistem informasi harga laut nasional, kembangkan e-commerce produk maritim, dan promosikan brand “Produk Laut Indonesia” di pasar ekspor.
Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia
Seperti disampaikan Abdul Halim Said, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil bukan sekadar pelaku ekonomi, melainkan penjaga kedaulatan maritim bangsa. Mereka membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar janji politik.
Dengan komitmen pemerintah, kebijakan terintegrasi, dan partisipasi masyarakat, potensi besar laut Indonesia dapat menjadi pilar utama ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Tidak ada alasan bagi negara maritim terbesar di dunia untuk terpuruk di tengah lautan yang kaya,” tegas Saeed Kamyabi.
(*/Saeed Kamyabi)
