ZonaIndonesiaWorld.com-Jakarta-Prancis termasuk negara produsen agraris di Eropa, khususnya susu dan daging sapi. Meski memiliki wilayah agraris terbesar di Eropa, Perancis juga memiliki kebutuhan protein sangat tinggi untuk melayani rakyatnya. Dengan populasi 67 juta jiwa dan produksi daging sapi 1,4 juta ton/tahun, konsumsi lokal rakyat Prancis mencapai 1,3 juta ton/tahun.
Sebagian besar produksi daging dan susu sapi Prancis diolah menjadi diary products untuk dikonsumsi rakyat. Seperti keju, youghurt, biscuit, cokelat, dsb. Dan produk industri olahan tersebut juga membanjiri seluruh pasar di negara eropa.
Lalu, mengapa daging dan susu sapi Perancis serta produk olahannya mendapatkan porsi sendiri untuk di ekspor ke Indonesia? Ini mungkin asumsi saya, tapi rasanya cukup beralasan. Jika benar pembentukan DSI yg akan mengontrol produk CPO Indonesia sebagai barter atas dibukanya keran impor susu dan daging sapi dari Prancis, maka empat kali bolak-baliknya Presiden Prabowo ke Paris dan bertemu Macron pada tahun ini sebetulnya sebuah langkah politik dagang luar negeri yg cukup cerdik.
Selama ini, setidaknya sejak 2016, produksi CPO Indonesia sangat sulit menembus pasar Eropa. Khususnya ke Prancis. Bahkan, dengan dalih climate change, Prancis pernah mengampanyekan melarang negara-negara di Eropa membeli CPO dari Indonesia.
Semoga, asumsi ini memang tengah bekerja pada empat kali pertemuan antara Prabowo dan Macron. Tentu saja kalkulasinya harus tepat dan presisi. Apakah barter dagang CPO dan Sapi ini _equal?_ Ataukah ada perbincangan dagang menyangkut komoditi lainnya? Masih perlu dicari basis datanya.
Lalu, kenapa Prancis memilih produk daging dan susu sapinya yg ditawarkan ke Indonesia? Sedangkan produksi sapi di Prancis sifatnya domestic demand driven? Alias hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri.
Saya membacanya sebagai sebuah visi politik Macron. Yaitu, memikirkan bagaimana agar kualitas rakyat Prancis bisa menjadi yg terbaik di dunia. Dugaan saya, Prancis akan melempar produk susu dan daging sapi yg kualitas menengah-bawah ke Indonesia. Dengan harga “kesepakatan”, bukan harga pasar.
Rakyat Prancis sendiri hanya akan mengkonsumsi produk premium, kualitas terbaik dengan protein tinggi. Kekurangan supply akan mereka tutup lewat import dari Amerika Selatan seperti Uruguay, Argentina dan Brasil. Sehingga, domestic demand driven terjaga hanya pada produk kualitas premium. Yang lower grade, dilempar dan dikonsumsi rakyat Indonesia. Barangkali, termasuk lewat program MBG. Sebab, produksi susu dan daging sapi lokal hanya mampu memenuhi kurang dari 45% kebutuhan nasional.
Sampai disini, mencurigai Kementerian Pertanian RI tdk punya prestasi signifikan dalam membentuk kualitas unggul manusia Indonesia, cukup beralasan. Saya sebetulnya ingin menuduh bahwa Menteri Amran Sulaiman
cuma konten kreator. Sayang, saya belum punya bukti.
Oleh-oleh yg dibawa Presiden Prabowo pada kunjungan lebaran haji 1447H lalu ke Prancis adalah terbentuknya komite dagang Indonesia-Perancis dengan kapitalisasi mencapai USD 1,3 triliun. Saking senangnya, Pak Prabowo sampai menganjurkan anak-anak kita supaya belajar bahasa Prancis.
Dalam lamunan saya, jika Menteri Partanian diisi kader Demokrat, pasti akan memikirkan visi Ketum AHY dalam menyiapkan konektivitas manusia unggul Indonesia tahun 2045. Mencukupi kualitas gizi untuk dijadikan parameter keunggulan daya saing generasi akan datang. Misalnya, mensupport produksi lobster di Pantai Pacitan agar dapat dinikmati anak sekolah seluruh Indonesia. Bagaimana membangun akses terbaik agar kebun sayuran sehat di Lembang dan Berastagi melimpah ruah hasil produksinya. Bagaimana agar peternak ayam lokal diproteksi sama halnya dengan batu bara dan sawit. Dan sebagainya yang berpihak kepada perbaikan kualitas hidup generasi akan datang.
Sementara ini, pemimpin negara sedang memilih berdagang. Namanya dagang tentu ada hitungan untung-rugi. Semoga pilihannya bukan agar rugi tidak terlalu banyak. Karena negara besar seperti Prancis punya banyak opsi untuk berdagang dengan negara lain yg se-level Indonesia.
Salam hormat, SN
Syahrial Nasution
Wasekjen DPP Partai Demokrat
