Admin 4
ZonaIndonesiaWorld.com-Jakarta -Kupas potensi korupsi di bidang Energi dan Program Koperasi Merah Putih
Oleh: Fadhly, ST, MT, MMT
Direktur riset Index Politica
1.TATA KELOLA PT DANANTARA SUMBERDAYA INDONESIA (PT DSI)
Pemerintah menetapkan tambang batu bara, nikel dan CPO menjadi item yang komoditas ekspornya dikendalikan oleh BUMN PT DSI akibat banyaknya praktek Under invoice dan transfer pricing yang merugikan negara ribuan triliuan rupiah.
Tapi kenapa hanya Batubara, Nikel dan CPO? Harusnya pemerintah juga memasukan item Tembaga, emas dan timah. Apalagi timah yang banyak mengandung logam kritis tanah jarang (cerium, samarium, terbium, Neodymium, Thorium) mineral kritis yang di butuhkan dunia saat ini. Pemerintah ingin kegiatan ilegal manipulasi harga dan dokumen segera dibenahi tapi kenapa membiarkan timah, tembaga dan emas tanpa pengawasan seperti nikel, batubara dan CPO?
Apalagi di duga atau disinyalir timah dan logam tanah jarang di kelola atau di kuasai segelintir orang yang katanya sangat dekat dengan istana. KPK dan Kejaksaan diminta mengawasi dengan cermat
2.TATA KELOLA PLN
Potensi korupsi di duga terjadi di penyalahgunaan Skema Take or Pay (TOP): Skema kontrak ini mewajibkan PLN untuk membayar pasokan listrik dari IPP sesuai kapasitas ketersediaan yang diperjanjikan (Availability Factor), meskipun pasokan listrik tersebut tidak dipakai atau terjadi kelebihan pasokan (oversupply) di jaringan PLN. Modus korupsinya melibatkan manipulasi proyeksi kebutuhan listrik (demand) saat perencanaan agar proyek baru tetap dibangun, sehingga negara dipaksa “membayar” listrik fiktif demi menjamin keuntungan investor swasta.
Kemudian di duga pada praktik Suap Pengurusan Kontrak PPA: Penyuapan dalam penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) agar korporasi swasta mendapatkan nilai harga jual per kWh yang sangat tinggi di atas Biaya Pokok Penyediaan (BPP) riil. Diduga atau disinyalir Dana fee keuntungan akan di terima pihak oknum PLN setiap tahunnya selama pembangkit listrik tersebut bekerjasama dengan PLN.
Potensi Korupsi diduga juga terjadi dalam Proyek Mangkrak pembangkit listrik. Penyelewengan serta markup dana pembangunan konstruksi fisik pembangkit listrik yang mangkrak menjadi lahan banjakan para koruptor kerah putih.
3.RKAB KEMENTRIAN ESDM: Titik Paling Rawan dalam Tata Kelola Pertambangan
Jika ada satu dokumen yang sangat menentukan nasib bisnis pertambangan Indonesia, maka dokumen tersebut adalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dokumen ini untuk menentukan jumlah volume yang di izinkan kepada setiap.perusahaan tambang atau pemilik IUP untuk melaksanakan proses produksi.
Yang menjadi masalah hari ini adalah belum ada prosedur atau aturan baku yang menentukan apa dan kenapa jumlah volume ore tambang tersebut di berikan pada setiap perusahaan tambang tersebut. Pemberikan RKAB masih bersifat subjectif pihak kementrian.. Tidak ada aturan yang mengatur terperinci bahwa jumlah porsi RKAB diberikan kepada perusahaan karena jumlah depositnya atau karena luas lahannya atau permodalan yang besar sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan. Rata rata RKAB di berikan dengan melihat hasil produksi pada tahun sebelumnya, dan kementeian berhak menambah atau mengurangi jumlah secara subjectif.
4 Mega-proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Pengadaan kendaraan operasional logistik Koperasi Merah Putih oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (badan pelaksana proyek pemerintah). Nilai Kontrak mencapai Rp24,66 triliun. Jumlah dan Jenis Kendaraan 105.000 unit kendaraan niaga berbentuk utuh (Completely Built Up/CBU) yang menghancurkan industri otomotif dalam negeri dan mengkhianati janji kemandirian otomotif nasional.(*)
Pembangunan gerai dan gudang logistik KDKMP. Plafon Anggaran per Unit Pemerintah menetapkan pagu maksimal sebesar Rp3 miliar per unit koperasi desa/kelurahan. Program ini di duga banyak kebocoran atau berpotensi besar untuk di korupsi jika melihat hasil fakta kontruksi bangunannya di lapangan.(*)
