Admin
Zonaindonesiaworld.com, Tangerang – Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer – dua pertiga wilayahnya adalah perairan dengan kekayaan hayati yang masuk peringkat teratas dunia. Namun perhatian pembangunan nasional masih terpusat di darat, sementara potensi laut yang jauh lebih besar belum dimanfaatkan secara optimal. Jumat (27/03/2026)
Dekan Fakultas Biologi UGM Budi Setiadi Daryono menyampaikan bahwa eksplorasi potensi wilayah perairan Indonesia baru mencapai kurang dari 15 persen, artinya lebih dari 85 persen kekayaan laut kita masih belum teridentifikasi. Sebagian kecil sumber daya yang dimanfaatkan bahkan seringkali dikuasai pihak eksternal, yang berpotensi mengancam pangan dan ekonomi nasional.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai sekitar USD 1,3 triliun per tahun, mencakup sektor perikanan, transportasi laut, pariwisata bahari, energi laut, dan biodiversitas. Kontribusi sektor maritim terhadap PDB nasional mencapai 7 persen pada Mei 2025, sementara sektor kelautan dan perikanan sendiri berkontribusi 2,54 persen (Rp 407 triliun) pada Triwulan III-2024.
Produksi perikanan tangkap nasional tumbuh rata-rata 3,94 persen per tahun, dari 4,51 juta ton pada 2016 menjadi 7,71 juta ton pada 2023 – menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Nilai ekspor komoditas perikanan tangkap skala kecil juga naik dari USD 3,31 miliar pada 2020 menjadi USD 3,91 miliar pada 2023.
Namun tantangan utama adalah pola pikir pembangunan yang masih berfokus pada target pendapatan per kapita, bukan pemberdayaan bersama yang menjaga kelestarian alam. Selain itu, budaya kemaritiman mengalami kemunduran akibat pemusatan pendidikan di perkotaan.
Bentuk konkrit dari pengabaian pengelolaan laut adalah maraknya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan Rp 522 triliun setiap tahun akibat praktik ini, dengan volume ikan yang dicuri mencapai 26 juta ton per tahun sesuai data FAO. Sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sebanyak 326 kapal ilegal berhasil ditangkap dengan potensi kerugian yang diselamatkan mencapai Rp 3,59 triliun.
Selain ancaman eksternal, tantangan internal adalah keterbatasan kemampuan pengolahan hasil laut di kalangan masyarakat lokal – sebagian besar nelayan hanya berperan sebagai pengepul hasil tangkapan mentah yang kemudian dikuasai industri asing.
Negara Jepang menjadi contoh inspiratif dengan metode Shakotan di Hokkaido, di mana nelayan berhasil memulihkan ekosistem rumput laut dan mengubah cangkang landak laut menjadi pupuk bernilai tinggi. Di Indonesia sendiri, ada beberapa contoh keberhasilan:
– Desa Paciran, Lamongan: Sebagai Kampung Rajungan menghasilkan hampir 400 ton per tahun dengan sembilan unit pengolahan skala mikro yang memberdayakan masyarakat.
– Inisiatif Sasi Label, Maluku: Menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi digital untuk melindungi sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
– Rehabilitasi Terumbu Karang, Pulau Pieh: Mencapai tingkat kelangsungan hidup 97 persen dan menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan.
Pada tahun 2025, pemerintah meluncurkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan anggaran Rp 1,34 triliun untuk 65 desa pesisir, yang mencakup pembangunan sarana produksi dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia, kami mengusulkan program pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dengan total anggaran tahunan Rp 500 miliar:
1. Pelatihan Mindset: Rp 50 miliar – workshop untuk 10.000 nelayan, program Sea School, dan studi banding untuk 1.000 pemuda.
2. Magang ke Negara Maju: Rp 100 miliar – mengirim 500 pemuda terbaik untuk magang di Jepang, Norwegia, dan Thailand.
3. Penempatan Mentor: Rp 75 miliar – merekrut 100 ahli dari dalam dan luar negeri untuk ditempatkan di desa pesisir.
4. Pengembangan Sentra Pengolahan: Rp 200 miliar – membangun 100 unit pengolahan skala mikro terintegrasi dengan program KNMP.
5. Riset dan Teknologi: Rp 75 miliar – mendanai penelitian di UGM, Unhas, dan lembaga terkait untuk mengembangkan produk bernilai tinggi.
Investasi ini akan memberikan keuntungan berlipat ganda:
– Kontribusi sektor maritim ke PDB akan meningkat dari 7 persen menjadi minimal 15 persen dalam 10 tahun (tambah Rp 1.600 triliun).
– Nilai jual produk perikanan akan naik 3-5 kali lipat melalui pengolahan mandiri.
– Kerugian akibat IUU Fishing dapat ditekan hingga 50 persen (selamatkan Rp 261 triliun per tahun).
– Menciptakan lapangan kerja baru dan mengentaskan kemiskinan pesisir.
– Meningkatkan devisa negara melalui ekspor produk olahan bernilai tinggi.
Laut bukan sekadar wilayah perbatasan yang perlu diamankan, melainkan jantung perekonomian masa depan Indonesia. Pengalaman Jepang dan contoh keberhasilan di dalam negeri membuktikan bahwa dengan inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan investasi yang tepat, sektor kelautan dapat menjadi sumber kemakmuran yang berkelanjutan. Saatnya kita akhiri ironi negara maritim yang mengabaikan potensi lautnya dan menjadikannya sebagai dasar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Sebuah bangsa akan berhasil jika sistem pendidikannya maju. Bangsa yang maju, pasti bangsa yang menitikberatkan prioritasnya ke pendidikan, sehingga sains dan alam dapat beriringan.”
– Budi Setiadi Daryono, Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada
Untuk maksud besar tersebut, di Provinsi Bengkulu, sebuah program pendidikan ruhani, Retret Merah Putih Mitigasi Langit yang digagas oleh Gubernur Helmi Hasan telah diikuti oleh sekitar tiga ribu peserta dari kalangan ASN dan Pelajar dalam empat belas angkatan sejak Desember 2025. Menurut ketua tim pengarah Retret, Ustad Saeed Kamyabi, ini selaras dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya terlebih dahulu baru bangun badannya. Pendidikan mind-set itu penting, jika potensi diri dan potensi negeri disadari maka kehidupan sebagai hamba Allah dan sebagai warganegara akan jadi indah. Wallahu a’lam.
Abdul Halim Said
Kabid Kemaritiman dan Pulau-Pulau Kecil, DPP HMNI
Kontak: 081385817649
