Admin
Oleh: Saeed Kamyabi
Zonaindonesiaworld.com, Tangerang – Bayangkan sejenak: layar ponsel Anda tiba-tiba padam. Tak ada notifikasi, pesan, akses ke bank digital, atau berita. Di kantor-kantor, sistem perdagangan saham membeku. Di bandara, ribuan penumpang terlantar karena navigasi dan reservasi lumpuh. Rumah sakit kehilangan akses ke database medis global. Lalu, dari kejauhan, sirene peringatan nuklir meraung—bukan hanya di Timur Tengah, melainkan di seluruh ibu kota dunia. Rabu (25/03/2026)
Ini bukan sekadar fiksi ilmiah. Ketika ketegangan Iran-AS-Israel memuncak hingga ambang ekstrem—dengan pemutusan kabel laut strategis dan pelepasan senjata nuklir—dunia tak lagi bisa menjadi penonton. Termasuk Indonesia.
Babak 1: Ketika Nadi Digital Dunia Diputus
Di dasar Samudra Hindia dan Selat Malaka terbentang urat nadi digital yang menopang kehidupan modern: sekitar 98 persen komunikasi elektronik internasional mengalir melalui sistem kabel bawah laut yang membentang di dasar samudra. Indonesia sendiri memiliki 217 segmen kabel dengan total panjang 115.104 kilometer, menjadikan Nusantara sebagai simpul krusial konektivitas global.
Jika Iran—yang menguasai pintu masuk Selat Hormuz—menyerang infrastruktur kabel strategis di kawasan, dampaknya akan berantai seperti efek domino.
Pertama, ekonomi digital akan lumpuh. Bayangkan skenario seperti pemadaman Bali pada Mei 2025 akibat kerusakan kabel listrik bawah laut Jawa-Bali, yang melumpuhkan pariwisata, transportasi, dan sistem pembayaran digital selama berjam-jam. Kali ini skalanya global: e-commerce, perbankan digital, hingga sistem pembayaran lintas negara akan mengalami kegagalan massal.
Kedua, Indonesia akan terlihat sangat rapuh. Dari 63 kapal perbaikan kabel yang beroperasi di dunia, hanya empat yang terdaftar di Indonesia—dan hanya tiga di antaranya yang benar-benar dapat melakukan perbaikan, bahkan tidak satupun dimiliki oleh entitas dalam negeri. Regulasi kabotase yang ketat memperparah situasi, karena kapal asing dilarang beroperasi di perairan Indonesia tanpa izin khusus. Akibatnya, jika kabel diputus, perbaikannya bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
“Indonesia menghadapi kelemahan regulasi dan operasional yang merusak ketahanan sistem kabel bawah lautnya,” tulis analis dalam laporan South China Morning Post. Artinya, di saat negara lain mungkin sudah pulih, Indonesia masih terperosok dalam kegelapan digital.
Babak 2: Musim Dingin Nuklir yang Tak Pernah Berakhir
Namun pemutusan kabel hanya awal. Ketika perang nuklir meletus, skenario berubah dari krisis infrastruktur menjadi ancaman eksistensial bagi seluruh umat manusia.
Presiden Prabowo Subianto, dalam Rakornas 2026, memberikan peringatan mengerikan berdasarkan simulasi global yang diterimanya dari para pemimpin dunia di Davos:
“Kalau terjadi perang dunia ketiga yang bersifat nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena dampaknya. Kita akan terpapar partikel radioaktif, ikan-ikan kita akan terkontaminasi, dan akan terjadi musim dingin nuklir. Debu dari ledakan akan menutup matahari—bukan satu atau dua tahun, melainkan puluhan tahun menurut para ahli.”
Bayangkan dampaknya bagi Indonesia, negara kepulauan dengan sumber daya laut yang melimpah:
Ikan di Samudra Hindia dan Pasifik akan terkontaminasi radioaktif, membuat industri perikanan—sumber protein utama dan penghidupan jutaan nelayan—runtuh. Ekspor produk laut yang pada Januari-Maret 2026 saja mencapai Rp16,7 triliun berpotensi terhenti total, karena negara tujuan seperti AS, China, Jepang, dan Uni Eropa akan menolak produk yang terkontaminasi.
Musim dingin nuklir juga mengancam ketahanan pangan. Tanpa sinar matahari yang cukup, fotosintesis terhambat dan produksi padi, jagung, serta komoditas pertanian utama akan anjlok drastis. Indonesia yang baru saja membanggakan stok beras melimpah bisa berbalik menghadapi krisis kelaparan.
Selain itu, akan terjadi krisis kesehatan massal. Paparan partikel radioaktif dalam jangka panjang akan meningkatkan angka kanker, kelainan genetik, dan berbagai penyakit degeneratif, sementara sistem kesehatan Indonesia yang belum merata akan kewalahan menangani gelombang pasien.
Babak 3: Di Mana Indonesia Berpihak?
Di tengah ancaman yang mendekat, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berpihak pada pakta militer mana pun.
“Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut garis kita: bebas aktif, tapi non-align. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” tegasnya, berdasarkan filosofi “1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”.
Namun pernyataan ini disertai peringatan mencekam: “Kalau kita diancam atau diserang, tidak akan ada yang bantu kita. Percaya sama saya, nobody is going to help us.”
Inilah dilema fundamental Indonesia di ambang perang global. Di satu sisi, prinsip bebas aktif adalah warisan konstitusional yang dijunjung tinggi. Di sisi lain, realitas geopolitik menunjukkan bahwa kekuatan masih menjadi faktor penentu dalam hubungan internasional.
“Yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki. Yang lemah akan menderita,” kata Prabowo, mengutip realitas pahit yang ia saksikan dalam pergaulan internasional.
Para analis mengkritisi bahwa meskipun menyatakan nonblok, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo justru menunjukkan kedekatan dengan Amerika Serikat—termasuk bergabung dalam Board of Peace pimpinan AS untuk rekonstruksi Gaza, langkah yang dinilai kontroversial karena minimnya keterlibatan Palestina. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sikap “tidak berpihak” bisa menjadi ilusi ketika tekanan geopolitik dan kepentingan ekonomi—seperti negosiasi tarif dagang dengan Washington—memaksa Indonesia untuk mengambil posisi tertentu.
Babak Akhir: Menanti Entah Apa
Pertanyaan yang tersisa: jika perang nuklir benar-benar pecah, apa yang tersisa bagi Indonesia?
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa perdagangan langsung Indonesia dengan Iran relatif kecil—hanya US$18,5 juta untuk ekspor dan US$2,1 juta untuk impor pada Januari 2026. Tapi itu tidak berarti Indonesia aman, karena dampak terbesar akan datang dari gangguan rantai pasok global, kenaikan harga energi, dan krisis pangan dunia yang akan menghantam semua negara tanpa kecuali.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa jika konflik menyebabkan penutupan Selat Hormuz, harga minyak global akan melonjak drastis, berdampak langsung pada biaya produksi, transportasi, dan harga barang konsumsi. Namun dalam skenario perang nuklir total, bicara tentang harga minyak dan ekspor komoditas mungkin sudah tak relevan lagi. Yang tersisa hanya perjuangan untuk bertahan hidup.
Epilog: Antara Kemandirian dan Kepunahan
Di tengah bayang-bayang kiamat, Presiden Prabowo menekankan satu kata kunci: kemandirian.
“Jawaban dari ketidakpastian global adalah kemandirian nasional. Ketahanan pangan dan energi adalah fondasi masa depan jika kita ingin berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Indonesia memiliki modal: kekayaan sumber daya alam, minyak sawit yang diburu dunia, dan posisi geografis yang strategis. Tapi apakah itu cukup ketika musim dingin nuklir menyelimuti langit dan ikan di lautan mengandung racun radioaktif? Apakah kemandirian masih berarti ketika tak ada lagi dunia untuk berdialog?
Skenario ini mungkin terdengar berlebihan, namun peringatan presiden bukan tanpa dasar—simulasi global yang ia akses menunjukkan bahwa risiko itu nyata. Ketika dunia benar-benar terbelah oleh konflik nuklir, Indonesia—yang memilih untuk tidak berpihak—mungkin akan menjadi saksi sekaligus korban dari kehancuran yang tak bisa dihindari.
Satu hal yang pasti: di persimpangan sejarah ini, sikap “tidak berpihak” bukan berarti aman. Karena dalam perang nuklir, batas-batas negara hanya menjadi garis semu di atas puing-puing radioaktif.
Pertanyaannya bukan lagi “di mana Indonesia berpihak”, tapi “apakah Indonesia siap menghadapi dunia yang tak lagi memiliki pihak untuk dipilih?” Temukan jawabannya di dalam program Retret Merah Putih Bengkulu dan Mitigasi Langit. Wallahu a’lam.
Penulis: Saeed Kamyabi
