Admin
Oleh Saeed Kamyabi
ZIW.com, Tangerang – Industri baja Indonesia, yang menjadi fondasi utama pembangunan infrastruktur dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kini menghadapi krisis serius. Tidak hanya sebatas penurunan angka produksi, tetapi juga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tekanan dari produk impor, serta ketimpangan kebijakan yang menjerat pengusaha dalam negeri. (18/10/2025)
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah strategi pembangunan industri nasional selama ini sudah tepat? Dan yang lebih penting — apakah pemerintah cukup tegas melindungi kedaulatan ekonomi bangsa dari dominasi asing?
Akar Krisis: Kebijakan yang Kontraproduktif bagi Industri Baja
Krisis industri baja nasional tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang saling bertabrakan dan kurang berpihak pada penguatan industri dalam negeri.
Ambisi Hilirisasi yang Kurang Terukur
Meskipun hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah, implementasinya kerap tidak matang. Banyak pabrik baja nasional, termasuk PT Krakatau Steel, justru bergantung pada impor bahan baku karena pasokan domestik tidak stabil. Ketergantungan ini membuat biaya produksi melonjak dan menggerus margin keuntungan.
Invasi Produk Impor dari Tiongkok
Produk baja impor, khususnya dari Tiongkok, semakin membanjiri pasar lokal. Diduga kuat, banyak di antaranya dijual dengan harga dumping yang menekan harga baja nasional. Kebijakan safe guard dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) yang diterapkan pemerintah dinilai belum cukup efektif dalam melindungi produsen lokal.
Disparitas Iklim Investasi Asing dan Lokal
Di saat investor asing menikmati fasilitas tax holiday dan kemudahan perizinan, pengusaha nasional justru menghadapi birokrasi yang rumit dan kesulitan memperoleh akses pembiayaan. Budi Harta Winata, pengusaha baja lokal dari PT Artha Mas Graha Andalan, mengeluhkan ketimpangan ini sebagai hambatan nyata bagi pengusaha dalam negeri.
Pengusaha Pribumi Terjepit, Pemodal Asing Kuasai Pasar
Persaingan antara pengusaha lokal dan asing kini semakin tidak seimbang. Perusahaan-perusahaan baja nasional berskala menengah merasa “dianaktirikan”. Bahkan, Gunung Raja Paksi, salah satu produsen baja swasta terbesar, harus menerima suntikan modal dari Shanghai Decent Investment Group demi mempertahankan kelangsungan bisnisnya.
Fenomena ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri baja Indonesia perlahan kehilangan kendali strategisnya di tangan pemodal asing.
Solusi Strategis: Rekonstruksi Kebijakan untuk Kemandirian Industri Baja
Untuk menyelamatkan industri baja nasional dan menegakkan kedaulatan ekonomi, dibutuhkan langkah strategis yang terukur dan berpihak pada kepentingan nasional:
Revitalisasi Kebijakan Perdagangan Nasional
Pemerintah perlu memperkuat instrumen safe guard dan BMAD dengan proses investigasi cepat dan transparan. Penegakan SNI wajib untuk seluruh produk baja harus ditegakkan guna menekan praktik dumping dan impor ilegal.
Ciptakan Ekosistem Bisnis yang Adil bagi Pengusaha Nasional
Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan kemudahan pembiayaan bagi pengusaha lokal. Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus berjalan konsisten dalam proyek BUMN dan pemerintah. Pembentukan holding BUMN baja juga penting untuk memperkuat rantai pasok nasional.
Dorong Inovasi dan Penguasaan Teknologi
Diperlukan dukungan bagi riset dan pengembangan (R&D) di sektor baja. Pemerintah dapat mendorong transfer teknologi melalui program kemitraan strategis antara investor asing dan produsen lokal.
Menegakkan Kedaulatan Ekonomi, Membangun Industri Mandiri
Krisis baja nasional bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan ujian terhadap komitmen pemerintah menjaga kedaulatan industri strategis.
Dengan langkah kebijakan yang tepat, tegas, dan berkeadilan, Indonesia dapat membangun industri baja yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Industri baja yang kuat bukan hanya simbol kemajuan teknologi, tetapi juga pilar kemandirian bangsa. Kegagalan menyelamatkannya berarti membuka celah bagi ketergantungan ekonomi jangka panjang.
Penulis: Saeed Kamyabi
Inisiator Sistem Ekonomi Langit
