Admin
Oleh: Abdul Halim Said, Kepala Bidang Kemaritiman dan Pulau-Pulau Kecil DPP HMNI
Zonaindonesiaworld.com, Tangerang –Sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan menopang ekonomi maritim. Sayangnya, potensi besar yang mereka miliki belum dimanfaatkan secara optimal.
Potensi Ekonomi yang Luas
Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, di antaranya:
1. Perikanan Tangkap dan Budidaya: Sebagai produsen perikanan tangkap terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi perikanan mencapai 12,54 juta ton per tahun, yang bernilai ekonomi sangat signifikan.
2. Pariwisata Bahari: Keindahan alam bawah laut, pantai yang memukau, serta kekayaan budaya masyarakat pesisir menjadi daya tarik wisata yang unik dan menjanjikan.
3. Bioteknologi Kelautan: Sumber daya laut seperti rumput laut, teripang, dan sponge dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, dan makanan fungsional.
4. Energi Terbarukan: Potensi energi gelombang, arus laut, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) dapat menjadi sumber energi alternatif yang berkelanjutan.
5. Perdagangan dan Logistik: Lokasi strategis pulau-pulau kecil dapat dioptimalkan sebagai pusat logistik dan perdagangan antar pulau yang efisien.
Realisasi Potensi: Antara yang Sudah dan Belum Tergarap
– Yang Sudah Tergarap (kurang dari 35%):
– Perikanan Tangkap: Pemanfaatan potensi lestari baru mencapai 65-70%, dan seringkali dengan nilai tambah yang rendah karena ekspor masih didominasi bahan mentah.
– Pariwisata: Beberapa destinasi seperti Bali, Raja Ampat, dan Lombok telah berkembang pesat, namun ribuan potensi wisata lainnya masih belum tersentuh.
– Budidaya Rumput Laut: Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar dunia, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk kering dan setengah jadi.
– Yang Belum Tergarap (lebih dari 65%):
– Pengolahan Hasil Perikanan Berbasis Teknologi Tinggi: Pemanfaatan teknologi tinggi untuk mengolah ikan menjadi produk farmasi, nutraseutikal, dan kosmetik masih sangat minim.
– Bioteknologi Kelautan: Riset dan industrialisasi bioteknologi kelautan masih terbatas pada skala laboratorium.
– Energi Terbarukan Kelautan: Pengembangan energi terbarukan kelautan masih dalam tahap penelitian dan proyek percontohan yang sangat kecil.
– Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Bahari: Pengembangan produk budaya dan kearifan lokal masyarakat pesisir secara masif belum dilakukan.
Faktor Penghambat Optimalisasi Potensi
1. Aspek Kebijakan:
– Nasional: Kebijakan cenderung “daratan-sentris”, dengan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang tidak sebanding dengan potensi dan luas wilayahnya. Selain itu, birokrasi perizinan usaha kelautan dan perikanan masih rumit.
– Regional/Daerah: Otonomi daerah menyebabkan kebijakan yang tidak sinergis antar kabupaten/kota pesisir, serta Peraturan Daerah (Perda) yang tumpang tindih dan menghambat investasi.
– Hukum: Penegakan hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing serta alih fungsi kawasan pesisir yang merusak ekosistem masih lemah.
2. Aspek Politik:
– Kurangnya Representasi: Suara dan kepentingan masyarakat pesisir kurang terakomodasi dalam politik praktis dan perumusan kebijakan.
– Kebijakan yang Populis: Kebijakan seperti subsidi BBM kapal seringkali tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan, alih-alih membangun kapasitas nelayan.
3. Aspek Budaya:
– Mindset Pekerja: Generasi muda pesisir cenderung memilih menjadi buruh migran atau pekerja di kota karena stigma bahwa hidup di pesisir identik dengan kemiskinan.
– Kurangnya Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship): Pola pikir masyarakat yang cenderung sebagai produsen bahan mentah, bukan sebagai pengusaha yang menciptakan nilai tambah.
Tuntutan Masyarakat Pesisir kepada Pemerintah
Masyarakat pesisir menuntut pemerataan pembangunan dan kesetaraan hak dengan masyarakat daratan, meliputi:
1. Penyediaan Infrastruktur Dasar: Akses listrik (dengan energi terbarukan), air bersih, telekomunikasi (internet), dan fasilitas kesehatan yang layak dan berkelanjutan.
2. Infrastruktur Penunjang Usaha: Pelabuhan perikanan terpadu dengan cold storage, jalan darat menuju pusat pemasaran, dan akses pembiayaan usaha (kredit lunak).
3. Pembangunan SDM: Pendidikan dan pelatihan vokasi kelautan yang link and match dengan kebutuhan industri.
4. Perlindungan Hukum: Kepastian hukum atas wilayah kelola tradisional (kearifan lokal) dan perlindungan dari praktik pencurian ikan.
Forum Nasional Nelayan (FNN) 27 November 2025: Secercah Harapan?
Forum Nasional Nelayan (FNN) yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (HMNI) dan Koperasi Gernas (Gerakan Nasional) adalah langkah strategis untuk menyatukan suara dan aspirasi masyarakat pesisir.
– Pihak yang Diharapkan Hadir:
– Pemerintah: Menteri Kelautan dan Perikanan, Menko Pangan, Menteri Desa PDT, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Kepala BKPM, Kepala BP Taskin.
– Legislatif: Ketua Komisi IV DPR RI, dan anggota DPR dari daerah pesisir.
– Asosiasi: Asosiasi Nelayan Traditional Indonesia (ANTI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia.
– Sponsor & Mitra: Perusahaan BUMN (Perindo, Perikanan Indonesia), perusahaan swasta di sektor kelautan, lembaga keuangan (BRI, BNI), dan lembaga donor internasional (UNDP, World Bank).
– Akankah Mengakomodasi Semangat Masyarakat Pesisir?
FNN akan berhasil mengakomodasi semangat tersebut jika menghasilkan:
1. Rekomendasi Kebijakan Kongkrit: Kebijakan yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah, seperti percepatan pembangunan infrastruktur di 10 pulau terdepan.
2. Komitmen Pendanaan yang Nyata: Komitmen pendanaan dari pemerintah dan perbankan untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir.
3. Jejaring yang Kuat: Terjalinnya jejaring yang kuat antara pelaku usaha, nelayan, dan pemerintah.
Tuntutan Khusus untuk Pendidikan Anak Muda Pesisir
Dalam FNN ini, perlu diajukan tuntutan khusus terkait pendidikan generasi muda pesisir:
1. Integrasi Kurikulum Kewirausahaan Maritim: Memasukkan mata pelajaran/pelatihan khusus tentang bisnis kelautan, pemasaran digital hasil laut, dan pengolahan produk bernilai tambah ke dalam kurikulum SMK Kelautan dan pesantren di wilayah pesisir.
2. Beasiswa Pendidikan Vokasi Maritim: Pemerintah dan BUMN perlu menyediakan beasiswa bagi pemuda pesisir untuk menempuh pendidikan di politeknik kelautan dan perikanan, serta bidang lain yang relevan.
3. Program “Youth Maritime Entrepreneur Center”: Membangun pusat pelatihan dan inkubasi bisnis di setiap kabupaten/kota pesisir untuk melatih anak muda menjadi pengusaha di bidang maritim (budidaya, pengolahan, pariwisata bahari, logistik).
4. Magang ke Pelaku Usaha Sukses: Program magang bagi pemuda pesisir kepada pengusaha perikanan dan kelautan yang sudah sukses untuk membangun mental dan keterampilan wirausaha.
Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil adalah aset masa depan Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, kita harus mulai dengan membangun dan memberdayakan masyarakatnya. Forum Nasional Nelayan 2025 harus menjadi momentum bersejarah untuk mendorong perubahan kebijakan yang berpihak, pembangunan infrastruktur yang merata, dan investasi pada SDM muda pesisir untuk mencetak generasi pengusaha maritim tangguh, bukan hanya pencari kerja. Wallahu a’lam.
Informasi: 081385817649
