Admin
Zonaindonesiaworld.com, Jakarta||
Rakyat dan Parlemen dalam Sejarah Dunia
Sejarah dunia menunjukkan berulang kali bahwa ketika parlemen kehilangan legitimasi dan hanya menjadi alat kepentingan elit, rakyat pada akhirnya bangkit. Dari Mesir, Tunisia, Ukraina, Sri Lanka, hingga Thailand, rakyat turun ke jalan karena parlemen tidak lagi berfungsi sebagai suara rakyat, melainkan sebagai sarang korupsi dan pengkhianatan.
Dampaknya berbeda-beda: ada negara yang melahirkan pemilu baru, ada pula yang jatuh ke tangan rezim militer yang lebih keras. Namun pesan utamanya jelas: rakyat tidak akan selamanya diam.
Mengapa Parlemen Kehilangan Kepercayaan?
Ada beberapa pola yang berulang di berbagai negara:
1. Korupsi merajalela – Anggota parlemen memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri.
2. Berpihak pada oligarki – Undang-undang lebih menguntungkan kalangan elit ketimbang masyarakat luas.
3. Abai terhadap krisis – Saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, parlemen justru sibuk dengan perebutan kursi dan fasilitas.
4. Hilangnya nurani – Mereka lupa kepada rakyat yang memilih, lebih memilih hidup mewah di atas penderitaan publik.
Kondisi ini tidak asing bagi Indonesia. Fenomena serupa juga dapat dirasakan di Tanah Air, di mana DPR dinilai semakin jauh dari rakyat.
Belajar dari Pengalaman Negara Lain
Mesir: rakyat meruntuhkan parlemen yang hanya menjadi stempel penguasa.
Thailand: rakyat muak dengan parlemen boneka hingga berkali-kali digulingkan.
Sri Lanka: rakyat kelaparan menyerbu gedung parlemen dan memaksa penguasa mundur.
Tunisia: rakyat mendukung presiden membekukan parlemen yang hanya ribut soal kepentingan sendiri.
Semua peristiwa ini menegaskan satu hal: ketika parlemen kehilangan kepercayaan, rakyat mengambil alih.
Jalan Keluar untuk Indonesia
Pertanyaan pentingnya: apakah Indonesia harus menunggu gejolak besar terlebih dahulu? Atau bisakah kita menyiapkan solusi yang lebih konstruktif?
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:
1. Mewujudkan parlemen independen – Anggota dipilih secara perseorangan, bukan dominasi partai politik.
2. Hak recall oleh rakyat – Mandat bisa dicabut kapan saja bila anggota tidak bekerja untuk kepentingan publik.
3. Transparansi rapat dan voting – Proses legislasi harus terbuka, sehingga rakyat tahu siapa yang membela kepentingan mereka.
4. Penghapusan fasilitas mewah – Anggota DPR cukup diberi gaji dan fasilitas standar, bukan fasilitas istimewa.
5. Referendum untuk UU strategis – Keputusan besar harus melibatkan suara rakyat secara langsung.
Penutup
Jika parlemen terus menjadi instrumen dagang politik, bukan mustahil rakyat Indonesia akan menempuh jalan yang sama seperti Mesir, Tunisia, atau Sri Lanka. Kesabaran rakyat memiliki batas.
Parlemen seharusnya menjadi rumah rakyat, bukan rumah elit politik. Bila DPR tetap mengkhianati mandatnya, rakyat berhak membangun sistem baru yang benar-benar mencerminkan suara 270 juta jiwa.
Penulis: Saeed Kamyabi
Ingin NKRI tetap eksis hingga akhir zaman
