Admin 4
Zonaindonesiaworld.com-Jakarta
Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) KEMKOMDIGI bersama Bapak H. Oleh Soleh, S.H. (Anggota Komisi I DPR RI) mengadakan webinar Forum Diskusi Publik dengan tema: “
WASPADA PINJOL ONLINE” Pada hari SELASA, 12 MEI 2026, Bertempat di Intel Studio Ps.Minggu, Komplex TNI AL, Jln. Teluk Peleng no. 32 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Narasumber 1 H. Oleh Soleh, S.H. (Anggota Komisi I DPR RI)
H. Oleh Soleh, S.H. membuka pemaparan dengan menegaskan bahwa pinjaman online ilegal telah menjadi salah satu ancaman digital paling merusak yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika, beliau menekankan bahwa persoalan pinjol ilegal bukan sekadar urusan sektor keuangan semata, ia menyentuh dimensi perlindungan data, keamanan digital, dan keselamatan sosial masyarakat secara menyeluruh. Fakta bahwa lebih dari 11.000 entitas pinjol ilegal telah diblokir sejak 2017 dan ribuan entitas baru terus bermunculan setiap tahunnya menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang sedang dihadapi bangsa ini. Narasumber menyoroti bahwa kelompok usia produktif 19 hingga 34 tahun adalah yang paling rentan mereka familiar dengan teknologi digital namun belum sepenuhnya memiliki kematangan literasi keuangan untuk mengenali jebakan yang dibalut kemudahan. Kondisi ini diperparah oleh tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif yang mendorong pengambilan keputusan finansial secara impulsif tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.
Dengan latar belakang hukum yang dimilikinya, narasumber secara khusus menjelaskan kerangka hukum yang melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal. Operasional pinjol ilegal di Indonesia melanggar sejumlah regulasi sekaligus, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyalahgunaan data pribadi, hingga aturan OJK yang melarang praktik penagihan yang mengintimidasi dan menyebarkan data korban kepada pihak ketiga. Narasumbermenegaskan bahwa korban pinjol ilegal adalah korban kejahatan bukan pihak yang sepenuhnya bersalah dan mereka berhak mendapat perlindungan hukum serta tidak perlu takut untuk melapor. Dari sisi legislasi, Komisi I DPR RI terus mendorong penguatan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, termasuk memastikan platform digital tidak bisa sembarangan meminta akses data pengguna di luar kebutuhan layanan. Narasumber juga mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai payung hukum yang akan mempersempit ruang gerak pinjol ilegal dalam mengeksploitasi data korban.
Narasumber memaparkan komitmen Komisi I DPR RI dalam mengawal agenda pemberantasan pinjol ilegal dari sisi legislasi dan pengawasan. Dari sisi pengawasan, Komisi I aktif mendorong Komdigi untuk tidak hanya memblokir situs secara reaktif, tetapi juga membangun sistem deteksi proaktif yang mampu mengidentifikasi platform baru sebelum sempat menjaring korban dalam jumlah besar. Koordinasi yang lebih erat antara Komdigi, OJK, PPATK, dan Polri juga terus didorong agar penindakan tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi memutus seluruh rantai ekosistem pinjol ilegal secara tuntas. “Pinjol ilegal tidak datang sebagai ancaman yang tampak menakutkan. Ia datang sebagai kemudahan. Waspada bukan berarti takut menggunakan teknologiwaspada berarti cukup cerdas untuk tidak tertipu olehnya.” Narasumber menutup dengan mendorong seluruh peserta untuk menjalankan tiga langkah perlindungan diri: selalu periksa legalitas platform di OJK sebelum mengajukan pinjaman, jaga ketat data pribadi dan jangan sembarangan memberikan akses ke ponsel, serta tidak ragu melaporkan praktik pinjol ilegal yang ditemui kepada OJK atau aparat berwenang. DPR RI berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, adil, dan terlindungi.
Narasumber 2
Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si. (Pegiat Literasi Digital)
Narasumber membuka pemaparan dengan menyajikan data mutakhir yang menggambarkan betapa seriusnya persoalan pinjaman online ilegal di Indonesia. Berdasarkan data APJII tahun 2025, sebanyak 230 juta penduduk atau 80 persen dari total populasi Indonesia sudah terkoneksi dengan internet — sebuah ekosistem yang secara langsung memperluas jangkauan pinjol ilegal ke seluruh pelosok negeri. Sementara itu, OJK mengungkap bahwa kelompok usia 19 hingga 34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet pinjaman online legal, dengan angka mencapai 48,65 persen dari total pendanaan macet industri pinjol per Maret 2026, mencerminkan bahwa generasi muda adalah kelompok yang paling rentan sekaligus paling terdampak. Dari sisi penindakan, Satgas Pasti (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) telah menutup 951 entitas pinjol ilegal hanya dalam kuartal pertama 2026, sehingga total entitas pinjol ilegal yang telah ditutup OJK per Maret 2026 mencapai 953 entitas. Sejak 2018 hingga awal 2026, jumlah pinjol ilegal yang diblokir sudah mencapai ribuan entitas angka yang sekaligus menunjukkan betapa masif dan persistennya ancaman ini meski penindakan terus dilakukan.
Narasumber mengakui bahwa pinjol dalam bentuknya yang legal dan resmi memiliki manfaat nyata bagi masyarakat: proses pengajuan yang cepat dan mudah, suku bunga yang relatif ringan, kemudahan akses layanan keuangan terutama bagi yang tidak terjangkau perbankan konvensional, serta potensi untuk membantu pengembangan bisnis skala kecil dan peningkatan kualitas hidup. Namun narasumber menegaskan bahwa di balik kemudahan itu tersimpan enam bahaya besar yang harus dipahami setiap calon peminjam. Keenam bahaya tersebut adalah: pinjaman yang terlalu mudah diperoleh sehingga mendorong perilaku impulsif, nilai bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan, teror dari debt collector yang tidak beretika, penyalahgunaan data pribadi yang diserahkan saat pendaftaran, rusaknya hubungan sosial akibat data kontak yang disebar kepada orang-orang terdekat peminjam, serta pemberlakuan denda yang tidak wajar dan sewenang-wenang. Dari sisi risiko, peminjam yang gagal bayar menghadapi tiga konsekuensi besar: masuk daftar hitam OJK, denda dan bunga yang terus menumpuk tak terkendali, serta kejaran debt collector yang bisa berdampak pada seluruh lingkungan sosial peminjam.
Bagian yang paling penting dari pemaparan ini adalah cara mengenali pinjol ilegal sebelum seseorang terlanjur terjebak. Narasumber memaparkan delapan ciri khas yang wajib diwaspadai. Pertama, tidak terdaftar atau berizin di OJK ini adalah tanda bahaya paling mendasar yang harus dicek terlebih dahulu sebelum apapun. Kedua, penawaran datang melalui SMS atau WhatsApp tanpa diminta, karena fintech legal dilarang keras melakukan pemasaran melalui jalur pribadi tanpa persetujuan calon nasabah. Ketiga, syarat pendaftaran yang terlalu mudah — hanya bermodal KTP dan foto diri, uang puluhan juta dijanjikan langsung cair. Keempat, informasi bunga yang tidak transparan — di awal tertulis bunga rendah, namun realisasinya potongan biaya administrasi bisa mencapai 40 persen dari total pinjaman, dan tenor yang semula dijanjikan 90 hari tiba-tiba berubah menjadi hanya 7 hari. Kelima, meminta akses data berlebihan seperti daftar kontak, galeri foto, dan log panggilan. Keenam, tidak memiliki layanan pengaduan yang jelas. Ketujuh, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang bisa diverifikasi. Kedelapan, melakukan penagihan dengan cara yang tidak beretika dan melampaui batas. Narasumber menekankan: jika menemukan satu saja dari ciri-ciri ini, hentikan proses dan jangan lanjutkan.
Narasumber menutup pemaparan dengan dua lapis perlindungan yang bisa langsung diterapkan. Lapis pertama adalah Prinsip 2L — Legal dan Logis. Setiap tawaran pinjaman harus melewati dua uji ini: apakah platform tersebut terdaftar dan berizin di OJK, dan apakah tawaran keuntungan atau kemudahannya masuk akal secara logika keuangan. Jika gagal di salah satu uji ini, tolak tanpa kompromi. Selain itu, jaga data pribadi dengan tidak memberikan akses ke seluruh isi ponsel, ganti password secara berkala, dan jangan mudah percaya testimoni atau endorsement yang beredar di media sosial. Jika sudah terlanjur terjerat, segera laporkan ke OJK atau aparat berwenang. Lapis kedua adalah literasi digital yang harus terus ditingkatkan. Di era di mana 230 juta penduduk Indonesia sudah online, kemampuan memilah informasi, memverifikasi legalitas layanan keuangan, dan menggunakan media sosial secara bijak adalah bekal wajib yang tidak bisa lagi dianggap opsional. Narasumber mendorong seluruh peserta untuk secara aktif mengakses sumber informasi terpercaya seperti website resmi OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI), mengikuti pelatihan literasi keuangan digital yang tersedia, dan menjadi konsumen cerdas yang tidak mudah tergiur oleh kemudahan sesaat yang menyembunyikan bahaya jangka panjang.
Narasumber 3
Muhammad Fahmi (Tokoh Pemuda)
Narasumber membuka pemaparan dengan menggambarkan fenomena pinjol ilegal yang tumbuh seiring cepatnya penetrasi internet di Indonesia. Terdapat empat faktor utama yang mendorong perkembangan pinjol ilegal secara masif: pinjol berkembang pesat karena kebutuhan dana masyarakat yang mendesak, akses yang mudah hanya lewat smartphone, banyaknya masyarakat yang belum memahami risiko digital, serta pinjol ilegal yang terus bermunculan meski sudah diblokir berulang kali.Data yang disampaikan narasumber memperjelas betapa seriusnya skala permasalahan ini. Sejak 2017 hingga Mei 2025, Satgas Pasti telah menghentikan 11.166 entitas pinjol ilegal. Bahkan hanya dalam delapan bulan pertama 2025, ditemukan dan dihentikan 1.556 pinjol ilegal baru. Angka ini membuktikan bahwa pinjol ilegal bukan masalah yang sudah selesai ditangani ia terus lahir kembali dalam wujud baru dengan kecepatan yang melampaui kemampuan penindakan.
Narasumber mengidentifikasi empat akar penyebab mengapa masyarakat, khususnya generasi muda, mudah terjebak pinjol ilegal. Pertama adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak ketika seseorang butuh uang cepat dan tidak punya akses ke perbankan formal, pinjol ilegal hadir tepat di saat paling rentan. Kedua adalah tekanan gaya hidup budaya konsumtif dan keinginan memenuhi standar hidup tertentu mendorong pengambilan keputusan finansial yang impulsif. Ketiga adalah kurangnya literasi keuangan digital banyak masyarakat tidak memahami cara membaca perjanjian, menghitung total biaya pinjaman, atau mengenali skema penipuan. Keempat adalah tergoda iklan promosi pinjol ilegal yang agresif dan tampilannya yang profesional membuat batas antara legal dan ilegal tampak kabur di mata orang awam.
Salah satu bagian paling menohok dari pemaparan narasumber adalah penggambaran dampak pinjol ilegal sebagai fenomena gunung es di mana yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil dari kerusakan sesungguhnya yang terjadi. Dampak yang tampak di permukaan hanyalah stres dan depresi yang mulai diakui korban. Namun jauh di bawah permukaan, tersembunyi deretan dampak yang jauh lebih merusak: konflik keluarga yang meretakkan rumah tangga, kehilangan data pribadi yang disalahgunakan untuk penagihan, gangguan kesehatan mental berkepanjangan, perundungan dari debt collector kepada seluruh kontak korban, produktivitas yang menurun drastis, masalah hukum yang tak terduga, hingga lingkaran utang yang hampir mustahil diputus tanpa bantuan luar. Narasumber juga menyoroti rendahnya literasi digital sebagai pemicu yang memperparah semua dampak di atas. Ketika seseorang tidak memahami bahwa data pribadinya nomor handphone, informasi pribadi, foto, lokasi adalah aset berharga yang bisa disalahgunakan, ia akan dengan mudah menyerahkan semua itu kepada platform yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi yang sekali bocor tidak bisa ditarik kembali, dan dampaknya bisa berlangsung bertahun-tahun.
Narasumber menutup dengan tiga pesan inti yang dirangkum sebagai intisari dari seluruh pemaparan. Pertama, jangan mudah tergiur iklan pinjol yang menarik dan menjanjikan tampilan profesional bukan jaminan legalitas. Kedua, selalu verifikasi legalitas platform di OJK sebelum mengajukan pinjaman apapun. Ketiga dan paling mendasar literasi digital adalah kunci perlindungan diri yang tidak bisa digantikan oleh regulasi manapun. “Generasi cerdas adalah generasi yang kritis, bijak secara digital, tidak mudah tertipu, dan berani mengedukasi. Jangan hanya menjadi korban diam jadilah suara yang melindungi orang lain.” Narasumber mengajak seluruh peserta, khususnya generasi muda, untuk tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh hari ini. Sebarkan informasi ini kepada orang-orang terdekat, jadilah agen literasi digital di komunitas masing-masing, dan ingat bahwa satu orang yang teredukasi bisa mencegah banyak orang lain dari jebakan yang sama.
Sesi Tanya Jawab Pertanyaan 1 : Kenapa pinjol ilegal susah di berantas, padahal sudah di blokir. Pertanyaan 2: Adakah solusi untuk masyarakat yang sudah terlanjur terjerumus kedalam pinjol ilegal yang sedang dalam situasi ancaman dari debtcollector ClosingStatement Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si. (Pegiat Literasi Digital) Data tidak bisa berbohong: 953 entitas pinjol ilegal sudah ditutup OJK hanya hingga Maret 2026, namun ribuan entitas baru terus bermunculan dengan kecepatan yang melampaui penindakan. Fakta bahwa 48,65 persen kredit macet pinjol legal berasal dari kelompok usia 19 hingga 34 tahun seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua — generasi yang paling melek teknologi justru menjadi yang paling terdampak, bukan karena bodoh, tetapi karena literasi keuangan digital mereka belum setara dengan kecepatan mereka mengakses layanan keuangan online. Pinjol ilegal tahu persis celah ini, dan mereka mengeksploitasinya setiap hari melalui iklan yang tampak profesional, syarat yang tampak mudah, dan bunga yang tampak ringan — sampai semuanya terlambat. Prinsip 2L yang disampaikan hari ini — Legal dan Logis — adalah kompas sederhana yang kalau diterapkan konsisten, bisa menyelamatkan seseorang dari jebakan yang paling canggih sekalipun. Sebelum meminjam, tanyakan dua hal: apakah platform ini terdaftar di OJK, dan apakah tawaran ini masuk akal secara logika keuangan? Jika salah satu jawabannya meragukan, itu bukan kemudahan — itu jebakan. Jadilah konsumen cerdas, jaga data pribadi seperti menjaga aset paling berharga, dan jangan ragu melaporkan setiap praktik pinjol ilegal yang ditemui kepada OJK. Satu laporan yang Anda buat hari ini bisa mencegah puluhan orang lain mengalami nasib yang sama.
Admin