Admin 4
ZonaIndonesiaWorld.com-Jakarta-Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) oleh pemerintah patut dipandang sebagai upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Gagasan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing harus menjadi langkah yang jelas, terukur dan transparan oleh pemerintah.
Namun demikian, PT DSI harus benar-benar dirancang sebagai instrumen strategis negara dalam mengelola sumber daya alam Indonesia, maka cakupan pengelolaannya tidak boleh berhenti pada batubara, CPO, dan nikel. Pemerintah perlu memperluas mandat PT DSI untuk mencakup komoditas timah, emas, dan tembaga yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai geopolitik yang semakin penting di tengah persaingan global saat ini.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi sangat kuat dalam pasar komoditas dunia. Selain menguasai lebih dari separuh produksi nikel global dan menjadi eksportir utama batubara serta minyak sawit, Indonesia juga memiliki cadangan emas, tembaga, dan timah yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri global. Secara keseluruhan, enam komoditas utama tersebut menghasilkan devisa lebih dari Rp1.500 triliun setiap tahun. Dengan nilai sebesar itu, penguatan tata kelola ekspor harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial.
Emas dan tembaga sudah di kuasai Amerika serikat lewat PT Freeport mungkin juga termasuk smelternya. Khusus untuk timah, pemerintah perlu melihat komoditas ini dari perspektif yang lebih luas. Timah bukan hanya logam industri yang digunakan untuk solder, elektronik, dan kemasan. Di balik aktivitas pertambangan timah, terutama di Bangka Belitung dan kepulauan riau, terdapat potensi besar mineral ikutan berupa monasit dan xenotim yang mengandung unsur-unsur tanah jarang atau Rare Earth Elements (REE).
Mineral tanah jarang merupakan salah satu sumber daya paling strategis di dunia saat ini. Unsur seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, terbium, dan yttrium menjadi bahan baku penting bagi industri kendaraan listrik, baterai, semikonduktor, kecerdasan buatan, pusat data, teknologi satelit, radar, drone, rudal hingga industri pertahanan modern. Dalam banyak kajian ekonomi dan geopolitik, mineral tanah jarang bahkan disebut sebagai salah satu penentu kekuatan ekonomi global pada abad ke-21.
Saat ini 90% ekspor tanah jarang di kuasai oleh china dan saat ini ekspor ke amerika dan eropa dihentikan akibat geopilitik yang memanas soal keamanan asia pasifik. Makanya jadi pertanyaan besar kenapa potensi tanah jarang ini tidak di kelola langsung oleh negara lewat PT DSI? Apalagi ada informasi di duga atau disinyalir tambang timah ini berserta mineral turunannya di kelola segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Jangan sampai potensi tanah jarang kita di kuasai asing dan digunakan untuk kepentingan asing terutama amerika serikat.
Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah, teknologi, dan keuntungan terbesar justru dinikmati oleh negara lain yang memiliki kemampuan pengolahan dan penguasaan rantai pasok global.
Hal ini penting dibahas mengingat meningkatnya persaingan global dalam memperoleh akses terhadap mineral kritis yang dibutuhkan untuk transisi energi, industri teknologi tinggi, dan sektor pertahanan. Timah dan mineral tanah jarang yang menyertainya bukan sekadar komoditas tambang biasa, melainkan aset strategis yang dapat menentukan daya saing dan kedaulatan ekonomi Indonesia saat ini dan di masa depan.
Oleh: Fadhly ST, MT, MMT
Direktur Riset Index Politica
