Admin 4
ZonaIndonesiaWorld.com-Jakarta-Para pakar dari berbagai bidang ilmu berkumpul dalam Diskusi Meja Bundar bertajuk “Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan & Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia” yang digelar di Universitas Paramadina, Kampus Cipayung, Senin (6/7/2026).
Diskusi yang berlangsung di Aula T.P. Rachmat Lt. 1 ini menghadirkan akademisi, peneliti, ekonom, jurnalis, dan aktivis lingkungan. Acara dibuka dan ditutup oleh jajaran pimpinan Universitas Paramadina dan dimoderatori oleh Abdul Malik Gismar Dosen Magister Ilmu Komunikasi Senior Advisor PPPI
Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti tiga faktor utama yang menjadi pemicu krisis ekologis era Antroposen di Indonesia. Ketiganya adalah perusakan habitat, krisis keanekaragaman hayati, dan pola konsumsi pangan. Ketiga hal tersebut disebut sebagai key driver yang mempercepat kerusakan lingkungan saat ini.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, menyoroti dampak kebijakan energi seperti program B50 dari kelapa sawit. Ia menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan “karbon debt” jangka panjang akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan.
Senada, Laode M. Syarif, Guru Besar Hukum, menekankan bahwa deforestasi secara langsung mengubah biomassa dan memperparah krisis iklim.
Para peneliti juga menyoroti persoalan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sumber daya alam yang disebut sebagai “triple curse”. Pertama, cadangan SDA relatif terbatas. Kedua, penerimaan negara masih sangat bergantung pada SDA melalui skema fiskal khusus. Ketiga, eksploitasi SDA dibarengi kerusakan ekologis yang masif.
Kondisi ini dinilai membuat Indonesia tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi dibanding negara lain seperti China, India, dan Rusia pada periode 2000–2020.
M. Iqbal Damanik dari Climate & Energy menambahkan bahwa rantai nilai ekonomi Indonesia masih pendek, sehingga manfaat SDA belum sepenuhnya dirasakan.
Isu politik dan korupsi menjadi perhatian utama dalam diskusi. Wardah Alkatiri, dosen dan pakar ekologi, menyebut kerusakan lingkungan saat ini diperparah oleh keterlibatan pengusaha yang merangkap sebagai penguasa. “Titik sejarah baru di Indonesia adalah ketika ormas pun dikooptasi dalam praktik ekosida,” ujarnya.
Kebencanaan dan Peran Media
Dari sisi kebencanaan, Peran media dan pendidikan Jurnalis adalah kunci membangun kesadaran publik dan harus berbasis data sains. Joni Aswira Putra menyampaikan bahwa beberapa lembaga riset telah memprediksi potensi bencana besar di wilayah Sumatera jauh hari sebelum kejadian. Ia mencontohkan fenomena siklon tropis yang melintasi wilayah dekat garis khatulistiwa akibat perbedaan suhu laut di barat Sumatera.
Praktisi media menilai liputan bencana masih menjadi tantangan karena sisi kemanusiaan dan trauma yang ditimbulkan. Mereka mendorong agar fakta-fakta sains terkait perubahan iklim dikomunikasikan secara lebih sistematis kepada publik.
Diskusi yang juga menghadirkan A. M. Amin Abdullah, Abdul Malik Gismar, Ahmad Ashov Birry, dan M. Rosyid Jazuli ini menghasilkan rekomendasi utama yaitu perlunya integrasi antara sains, kebijakan politik, dan etika dalam setiap kebijakan pembangunan. Para peserta sepakat bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat harus dibangun agar pembangunan tidak lagi mengabaikan daya dukung lingkungan dan batas-batas biofisik alam.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian forum yang hasilnya akan dikompilasi menjadi buku untuk kemudian merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah dan masyarakat. Penyelenggara, Muhammad Fajar Anandi selaku pembawa acara, menekankan pentingnya “the power of words” dalam mendorong perubahan.
Diskusi ditutup dengan ajakan para pembicara agar tidak putus asa dan terus menyuarakan perbaikan tata kelola lingkungan di Indonesia.(AW)
